Boomee

Keluarkan Fatwa BPJS Haram, MUI Dituding ‘Minta Jatah’

Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tengah menjadi sorotan masyarakat sejak Rabu (28/7) setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram terhadapnya. MUI menilai sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai syariat Islam.

Perbincangan terkait fatwa haram MUI terhadap BPJS menghasilkan frasa “BPJS Haram” muncul di daftar topik terpopuler Twitter kawasan Indonesia. Terpantau setidaknya ada 16 ribu kicauan hingga Jumat (31/7) siang yang membicarakan topik BPJS Haram ini.

Mengandung Gharar dan Riba?

Dilansir okezone, MUI menyatakan penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

Layaknya fatwa haram lain yang dikeluarkan MUI sebelumnya, suara tentangan terpantau lebih dominan muncul di kalangan netizen. Pasalnya, BPJS selama ini dianggap sangat membantu warga yang kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit.

Fatwa BPJS Haram, MUI Dituding Cari Keuntungan

Meski demikian, MUI merekomendasikan agar dibentuk BPJS Kesehatan Syariah. MUI juga mendesak pembentukan BPJS Syariah segera dilakukan pemerintah, agar pada 2019 nanti seluruh warga negara diwajibkan menjadi peserta.

Sebagian pihak menanggapi rekomendasi ini dengan sinis; menuding MUI ingin menarik keuntungan dari BPJS Syariah, atau ingin minta kucuran dana dari anggaran BPJS yang disediakan pemerintah.

Pemerintah Tunggu Hasil Pembahasan

Tak hanya netizen, fatwa haram BPJS juga dinilai kurang tepat oleh sejumlah tokoh.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon, seperti dilansir tempoco, mengatakan bahwa fatwa haram berlebihan. Ia juga mengatakan sistem yang ada dalam BPJS dapat dianalogikan dengan sistem bunga dalam perbankan. Menurut dia, sistem bunga dalam perbankan tidak haram.

“Itu pilihan, mau pilih secara modern atau syariah,” tutur Fadli Zon kepada Tempo News pada Rabu (29/7).

Di lain kesempatan, Ketua PBNU Said Aqil Siraj menilai, langkah lembaga ulama itu terkesan terburu-buru menyimpulkan. Kepada okezonecom, Said membandingkan fatwa yang dibuat ulama di negara lain dengan penuh pertimbangan.

“Mereka (MUI) mudah sekali berfatwa. Mereka punya metode sendiri, setahun bisa 11 fatwa. Di Mesir, setahun tiga kali seorang mufti berfatwa,” ujar Said di kawasan Menteng, Jakart Pusat pada Rabu (29/7) kepada Okezone News.

Sementara itu, pemerintah belum mengambil sikap atas fatwa haram BPJS yang dibuat MUI.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan kepada metronewscom, pemerintah belum bersikap secara resmi dan menunggu pembahasan lebih lanjut yang melibatkan Menteri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan, dan MUI. Ia menjelaskan, dialog tiga lembaga itu baru dapat digelar pekan depan.

Menurut kamu, artikel ini
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1
  • 0
Bagikan artikel ini

Beri komentar

© Copyright 2016 - Boomee.
Jl. Kerinci 1 No. 2, Kebayoran Baru.
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE