Boomee

Peraturan Poligami dengan Bayar Rp1 Juta Dianggap Tak Masuk Akal

kawin

Wanita mana yang mau dimadu….

Tampaknya istilah tersebut sedang melekat pada warga Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ihwal Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014 yang memberlakukan tentang pungutan biaya Rp1 juta bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan poligami.

Adanya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

Bupati Lombok Ali Bin Dahlan menganggap pelaksanaan aturan ini justru menguntungkan perempuan; salah satu untuk menekan jumlah PNS yang poligami secara diam-diam, terlebih sebelum membayar uang kontribusi sebesar Rp1 juta, PNS tersebut harus memperoleh izin istri pertama.

Di samping itu Ali juga menegaskan bagi PNS yang nekat berpoligami “liar” akan dikenakan sanksi disiplin berupa penurunan pangkat dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga tahun; tertuang dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 26 Tahun 2014.

“Kalau saya tidak buat itu, lebih mudah orang poligami. Sekarang sulit dan selalu saya tolak,” kata Ali kepada Kompas.com, Senin (13/10) kemarin.

Meski uang kontribusi itu akan masuk dalam kas daerah yang memiliki persyaratan komulatif dan alternatif, namun hal ini dianggap tak masuk akal oleh obrolan di linimasa Twitter yang terjaring.


https://twitter.com/JongkySantosa/status/521643945072140289

Menurut kamu, artikel ini
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Beri komentar

© Copyright 2018 - Boomee.
Jl. Dempo I No. 47, Kebayoran Baru.
Jakarta Selatan 12120 - Indonesia
Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE